Ringkasan: Pemerintah sedang mengkaji agar kenaikan kelas mulai tahun ajaran 2027 mempertimbangkan penguasaan kompetensi. Wacana ini belum menjadi aturan. Aturan kenaikan kelas yang berlaku sekarang sudah memberi sekolah ruang menahan siswa di kelas, hanya saja sebagai pilihan terakhir. Panduan ini merangkum status resmi, dasar aturan, sikap berbagai pihak, dan persiapan praktis untuk orang tua, siswa, serta guru.
Apa itu wacana siswa tak otomatis naik kelas yang dikaji Mendikdasmen?
Siswa tak otomatis naik kelas adalah wacana kebijakan yang disampaikan Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Oktober 2026. Jika diterapkan mulai tahun ajaran 2027, kenaikan kelas akan mempertimbangkan pencapaian kompetensi, bukan sekadar selesainya satu tahun belajar. Pemerintah belum memutuskan dan masih menyusun kajian akademik.
Dua hal perlu dibedakan sejak awal. Pertama, ini bukan keputusan final. Kedua, ini bukan berarti semua siswa yang lemah otomatis tinggal kelas. Mu’ti sendiri menegaskan kebijakan ini tidak dimaksudkan semata-mata sebagai hukuman, menurut laporan CNA Indonesia dan iNews.
Bagaimana kronologi wacana ini?
Wacana ini bergulir cepat dalam dua minggu pertama Oktober 2026. Tabel berikut merangkum tonggaknya berdasarkan laporan media yang kami periksa.
| Tanggal | Peristiwa | Sumber |
| 2 Okt 2026 | Gagasan mengemuka di Konvensi Pendidikan Indonesia XII, Undiksha, Bali | detikEdu, Pojoksatu |
| 8 Okt 2026 | Mu’ti merespons terbuka dan menyatakan kementeriannya siap menindaklanjuti jika disetujui | CNA Indonesia, iNews |
| 8 Okt 2026 | Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik | Pojoksatu |
| 9 Okt 2026 | Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Toni Toharudin: penguatan mekanisme masih disusun | Pojoksatu |
| 9–10 Okt 2026 | P2G mendukung pengkajian, JPPI mengkritik | Pojoksatu |
| 13 Okt 2026 | Wakil Ketua Komisi X DPR minta kajian matang | Disway |
Catatan sumber: media sedikit berbeda soal tanggal Mu’ti pertama kali berbicara. Pojoksatu mencatat 2 Oktober, sedangkan CNA Indonesia dan iNews mencatat tanggapannya pada 8 Oktober. Kami memakai kedua tanggal itu sesuai konteks masing-masing.
Apa saja yang sudah dinyatakan Mendikdasmen?
Poin-poin berikut bersumber dari pernyataan yang dikutip CNA Indonesia, iNews, IDXChannel, dan Pojoksatu.
Mu’ti menyebut kebijakan ini berpotensi berlaku mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya. Dalam laporan Pojoksatu ia berkata, “tidak semua murid otomatis naik kelas.” Syaratnya, usulan Dewan Pendidikan disetujui dan menjadi rekomendasi konvensi.
Alasan utamanya adalah fenomena yang ia sebut RMS, singkatan dari “rajin malas sama saja” (detikEdu). Siswa rajin dan siswa yang belum menguasai kompetensi dinilai mendapat perlakuan sama saat kenaikan kelas. Menurut Mu’ti, kondisi itu tidak sehat jika menjadi budaya sekolah.
Mu’ti juga menyatakan:
- Kebijakan ini diarahkan membangun karakter dan budaya belajar, bukan menghukum.
- Kenaikan kelas tidak lagi cukup dipandang sebagai prosedur administratif.
- Pemerintah tidak akan memutuskan secara terburu-buru.
- Kajian akademik dan masukan pakar masih diperlukan.
- Jika diterapkan, kebijakan berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta (Pojoksatu).
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengangkat isu daya saing dalam forum yang sama. Ia bertanya, “Anak-anak kita kemarin tidak ada tes masuk, tidak ada tinggal kelas” lalu mempertanyakan bagaimana kompetisinya (CNA Indonesia).
Apa aturan kenaikan kelas yang berlaku saat ini?
Aturan yang berlaku saat ini tidak melarang siswa tinggal kelas. Standar penilaian mengacu pada Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022. Menurut Pojoksatu yang merujuk JDIH BPK, peraturan itu masih berstatus berlaku. Naskahnya dapat dibaca di JDIH BPK.
Berdasarkan penjelasan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen yang dirangkum Pojoksatu, keputusan kenaikan kelas mempertimbangkan beberapa hal:
- Laporan kemajuan belajar pada seluruh mata pelajaran
- Kegiatan ekstrakurikuler
- Prestasi lain selama satu tahun ajaran
Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kemendikdasmen memberi sekolah keleluasaan menetapkan kriteria kenaikan kelas. Panduan itu juga menyebut keputusan tidak naik kelas perlu melihat keseluruhan proses belajar dan hasil musyawarah pendidik. Mengulang kelas sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah pendampingan belajar. Dokumennya tersedia di situs PSKP Kemendikdasmen.
Landasan yang lebih luas ada di UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Artinya, mekanisme menahan siswa di kelas sudah tersedia. Menurut Pojoksatu, yang sedang dikaji pemerintah adalah penguatan pelaksanaannya agar kriteria lebih jelas, objektif, dan konsisten. Detail teknis penguatan itu belum diumumkan.
Mengapa wacana ini muncul sekarang?
Ada tiga alasan yang terbaca dari pernyataan para pihak.
Pertama, soal motivasi belajar. Istilah RMS menggambarkan kekhawatiran bahwa usaha tidak berdampak pada hasil. Motivasi belajar memang tidak bisa dibangun hanya dengan ancaman tinggal kelas. Pembahasan tentang cara membangun motivasi intrinsik belajar menjelaskan sisi pendekatan dari dalam diri siswa.
Kedua, soal penguasaan kemampuan dasar. Unifah Rosyidi menilai kebijakan semua siswa naik berdampak pada banyaknya siswa jenjang atas yang belum lancar membaca (Pojoksatu). Kekhawatiran serupa muncul di jurnal akademik. Artikel di Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (Vol. 10 No. 1, Maret 2025) oleh peneliti Universitas Negeri Padang menyoroti bahwa kenaikan kelas otomatis menimbulkan kekhawatiran kualitas pembelajaran. Siswa tetap naik meski belum menguasai keterampilan dasar. Ini temuan kajian literatur skala terbatas, bukan data nasional.
Ketiga, soal daya saing. Pernyataan Brian Yuliarto menempatkan tinggal kelas sebagai bagian dari budaya kompetisi. Mu’ti juga mengaitkan wacana ini dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang SDM yang tangguh (IDXChannel).
Bagaimana peta sikap para pihak?
Sebagian besar pihak mendukung gagasan menguatkan standar kompetensi. Perbedaannya ada pada syarat dan cara pelaksanaannya.
| Pihak | Posisi yang dilaporkan | Catatan utama |
| Mendikdasmen Abdul Mu’ti | Setuju secara prinsip, menunggu kajian | Bukan hukuman, tidak terburu-buru |
| PB PGRI (Unifah Rosyidi) | Menyambut baik | Siswa yang belum capai kompetensi perlu kesempatan memperbaiki |
| P2G (Satriwan Salim) | Mendukung pengkajian | Kajian harus kuat secara metodologis, filosofis, pedagogis |
| JPPI (Ubaid Matraji) | Kritis | Perbaiki sistem, kurikulum, kompetensi guru lebih dulu |
| Komisi X DPR (Lalu Hadrian Irfani) | Mendukung bila mendesak, minta kajian matang | Pertimbangkan remedial atau pengulangan mata pelajaran tertentu |
| Pengamat (Adjat Wiratma, Totok Amin Soefijanto) | Mengingatkan | Jangan hukum siswa atas kegagalan sistem; siapkan evaluasi dan remedial |
Sumber: Pojoksatu (13 Okt 2026), Disway (13 Okt 2026), detikEdu (13 Okt 2026). Tabel ini adalah rangkuman redaksi atas pernyataan publik, bukan data survei.
Apa kritik dan risiko yang diingatkan para pengamat?
Kritik paling tajam datang dari JPPI. Ubaid Matraji menilai tidak adil jika siswa menanggung akibat pembelajaran, kurikulum, buku, dan kompetensi guru yang belum baik. Menurutnya kebijakan ini perlu dipikirkan ulang karena berisiko merugikan anak yang bergantung pada sekolah untuk berkembang (detikEdu, Pojoksatu).
Ubaid juga menyoroti ketimpangan akses belajar. Sebagian siswa bisa mengikuti kursus tambahan, sedangkan siswa dari keluarga terbatas mengandalkan sekolah. Isu ini beririsan dengan kesenjangan pendidikan di era digital yang sudah lama menjadi sorotan.
Adjat Wiratma mengingatkan pemerintah agar tidak menyalahkan siswa tanpa memeriksa proses pengajaran. Totok Amin Soefijanto menekankan dua hal. Siswa perlu evaluasi dan remedial. Aturan baru harus disosialisasikan agar guru, siswa, dan orang tua tidak bingung.
Komisi X DPR menawarkan alternatif. Pengulangan atau remedial pada mata pelajaran yang belum dikuasai bisa dipertimbangkan, ketimbang langsung menahan siswa di seluruh kelas (Disway).
Dari pernyataan-pernyataan itu, risiko yang berulang disebut adalah sebagai berikut:
- Siswa menanggung beban kegagalan sistem pembelajaran.
- Kesenjangan ekonomi memperlebar jarak hasil belajar.
- Guru tidak punya pedoman yang seragam.
- Remedial dan pendampingan tidak tersedia merata.
Apa yang belum diketahui?
Per 19 Oktober 2026, beberapa hal penting belum diumumkan dalam sumber yang kami periksa:
- Tanggal berlaku resmi dan bentuk regulasinya
- Jenjang yang tercakup (SD, SMP, SMA/SMK) dan kelas mana yang terdampak
- Kriteria kompetensi minimal yang dipakai
- Mekanisme remedial dan pendampingan
- Peran madrasah di bawah Kemenag
Toni Toharudin menyebut pembahasan penguatan mekanisme ditargetkan rampung pada 2027 (Pojoksatu). Dengan begitu, tidak ada dasar untuk memastikan semua detail sudah siap pada awal tahun ajaran 2027. Jangan menyebarkan kabar bahwa siswa tertentu pasti tinggal kelas, sebab regulasinya belum ada.
Bagaimana orang tua dan siswa bisa bersiap?
Bagian ini adalah analisis redaksi, bukan ketentuan resmi. Langkah-langkahnya aman dilakukan apa pun hasil kajian pemerintah.
- Minta kriteria kenaikan kelas tertulis dari sekolah. Sekolah memiliki keleluasaan menetapkan kriteria, menurut Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kemendikdasmen.
- Pantau laporan kemajuan belajar, bukan hanya nilai akhir. Kenaikan kelas dipertimbangkan dari seluruh mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan prestasi lain.
- Deteksi kesulitan sejak semester awal. Bicarakan dengan wali kelas begitu ada mata pelajaran yang tertinggal.
- Manfaatkan remedial dan pendampingan sekolah. Ini opsi paling dekat sebelum mencari les tambahan.
- Perkuat kemampuan dasar dulu. Membaca, menulis, dan berhitung adalah fondasi semua mata pelajaran.
- Jaga motivasi tanpa tekanan berlebihan. Panduan tentang cara keluarga menjaga semangat belajar anak bisa jadi rujukan awal.
- Jangan panik dengan kabar tidak resmi. Cek langsung ke Kemendikdasmen atau dinas pendidikan setempat.
Apa yang perlu disiapkan guru dan sekolah?
Jika kebijakan ini berlanjut, beban teknis terbesar ada di sekolah. Daftar berikut juga analisis redaksi, disusun dari isu yang diangkat para narasumber di atas.
- Kriteria ketercapaian yang tertulis dan transparan. Pengamat meminta kriteria yang jelas agar tidak membingungkan.
- Asesmen diagnostik di awal semester. Guru perlu tahu siapa yang tertinggal sebelum rapor keluar.
- Program remedial terjadwal. JPPI dan pengamat menekankan evaluasi dan remedial sebagai bagian wajib.
- Musyawarah pendidik sebelum keputusan. Ini sesuai panduan asesmen yang mensyaratkan pertimbangan proses belajar.
- Komunikasi dini ke orang tua. Sosialisasi aturan mencegah kejutan saat pembagian rapor.
- Pencatatan bukti belajar. Portofolio dan catatan kemajuan memperkuat keputusan yang adil.
- Penguatan kompetensi guru. Kesiapan guru sudah menjadi tema di bidang lain, misalnya kesiapan guru dalam pembelajaran koding dan AI. Ada juga bahasan pelatihan agar pembelajaran di kelas lebih menarik.
Bagaimana cara memantau perkembangan kebijakan ini dengan benar?
Cara memantau: 1) Cek pengumuman di situs resmi Kemendikdasmen. 2) Periksa JDIH untuk regulasi baru. 3) Tanyakan juknis ke dinas pendidikan. 4) Hindari berita tanpa nama pejabat dan tanggal.
- Situs resmi Kemendikdasmen dan PSKP. Regulasi dan panduan asesmen dipublikasikan di sana.
- JDIH BPK dan JDIH Kemendikdasmen. Sebuah aturan baru baru sah jika sudah terbit di sana.
- Pernyataan pejabat dengan tanggal dan forum yang jelas. Bandingkan dengan sumber lain.
- Surat edaran sekolah. Kebijakan nasional biasanya diturunkan lewat dinas dan sekolah.
FAQ: Siswa Tak Otomatis Naik Kelas, Mendikdasmen Kaji Penerapan 2027
Apa itu siswa tak otomatis naik kelas yang dikaji Mendikdasmen?
Wacana agar kenaikan kelas mulai tahun ajaran 2027 mempertimbangkan penguasaan kompetensi siswa. Disampaikan Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Oktober 2026. Belum ada keputusan final. Pemerintah masih menyusun kajian akademik dan membuka dialog dengan pemangku kepentingan.
Apakah kebijakan ini sudah resmi berlaku 2027?
Belum. Mu’ti menyebut kebijakan ini berpotensi berlaku mulai tahun ajaran 2027 jika usulan disetujui. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan mekanismenya masih disusun. Pembahasan ditargetkan rampung pada 2027, menurut laporan Pojoksatu.
Apakah selama ini siswa memang tidak bisa tinggal kelas?
Bisa. Menurut Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kemendikdasmen, sekolah memiliki keleluasaan menetapkan kriteria. Keputusan tidak naik kelas perlu mempertimbangkan seluruh proses belajar dan musyawarah pendidik. Mengulang kelas sebaiknya pilihan terakhir setelah pendampingan.
Apakah berlaku untuk sekolah swasta?
Mu’ti menyatakan, jika diterapkan, kebijakan ini berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta. Detail untuk madrasah belum dijelaskan dalam sumber yang kami periksa. Orang tua murid madrasah sebaiknya menanyakan langsung ke pihak madrasah.
Apakah siswa yang belum mencapai target langsung tinggal kelas?
Tidak ada ketentuan seperti itu. P2G dan pengamat meminta evaluasi, remedial, dan pendampingan menjadi bagian proses. Komisi X DPR menyarankan opsi remedial atau pengulangan mata pelajaran tertentu. Kriteria rincinya belum diumumkan.
Ditulis oleh Redaksi trecsrealestateschool.com. Seluruh fakta bersumber dari laporan dan dokumen pada daftar sumber di bawah.
Sumber utama:
- CNA Indonesia, “Siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027? Ini kata Mendikdasmen Mu’ti,” 9 Okt 2026: https://www.cna.id/indonesia/siswa-otomatis-naik-kelas-2027-mendikdasmen-51776
- detikEdu, “Untung-Rugi Siswa Tidak Otomatis Naik Kelas,” 13 Okt 2026: https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8704880/untung-rugi-siswa-tidak-otomatis-naik-kelas
- Pojoksatu, “Wacana Siswa Tidak Otomatis Naik Kelas Mulai 2027, Ini Argumen yang Mendukung dan Menolak,” 13 Okt 2026: https://pojoksatu.id/edugov/wacana-siswa-tidak-otomatis-naik-kelas-mulai-2027-ini-argumen-yang-mendukung-dan-menolak-pemerintah-belum-memutuskan
- Pojoksatu, “Tidak Otomatis Naik Kelas Dimulai 2027, Berlaku untuk Negeri dan Swasta”: https://pojoksatu.id/edugov/tidak-otomatis-naik-kelas-dimulai-2027-berlaku-untuk-negeri-dan-swasta-pgri-mendukung-kompetensi-jadi-syarat
- iNews, “Respons Mendikdasmen soal Wacana Siswa Tak Otomatis Naik Kelas Mulai 2027,” 8 Okt 2026: https://www.rctiplus.com/news/detail/inews/5489475/respons-mendikdasmen-soal-wacana-siswa-tak-otomatis-naik-kelas-mulai-2027
- IDXChannel, “Mendikdasmen Buka Suara Wacana Siswa Tak Otomatis Naik Kelas 2027,” 8 Okt 2026: https://www.idxchannel.com/news/mendikdasmen-buka-suara-wacana-siswa-tak-otomatis-naik-kelas-2027/2
- Disway, “Komisi X DPR Minta Kebijakan Tidak Naik Kelas 2027 Dikaji Matang,” 13 Okt 2026: https://disway.id/read/973236/disway.id
- Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 (JDIH BPK): https://peraturan.bpk.go.id/Details/224425/permendikbudriset-no-21-tahun-2022
- Panduan Pembelajaran dan Asesmen, PSKP Kemendikdasmen: https://pskp.kemendikdasmen.go.id/file/download/1751862360_file.pdf
- Bestari dkk., “Dampak Negatif Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap Proses Pembelajaran pada Siswa Sekolah Dasar,” Pendas, Vol. 10 No. 1, Maret 2025.
