Meski 143 Guru Mundur, 1.326 Guru Sekolah Rakyat Justru Pilih Bertahan

Ringkasan: Dari 1.469 guru PPPK yang dinyatakan lolos seleksi tahap pertama Sekolah Rakyat, 143 orang tidak memenuhi panggilan dan mundur, sementara 1.326 sisanya tetap bertahan mengajar meski program baru berjalan. Kemensos menyatakan proses belajar tidak terganggu karena kekosongan langsung ditutup kepala sekolah atau guru lain, dan pada 2026 pemerintah kembali membuka 3.053 formasi guru baru untuk memperluas program ini.

Apa yang Terjadi pada Guru Sekolah Rakyat?

Pada Sabtu, 9 Agustus 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengonfirmasi bahwa 143 dari 1.469 guru yang lolos seleksi Sekolah Rakyat (SR) tahap pertama tidak memenuhi panggilan kerja dan memilih mundur. Angka ini disampaikan saat Gus Ipul meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 di Jakarta Selatan. Sisanya, 1.326 guru, tetap berangkat ke lokasi penempatan dan menjalankan tugas mengajar seperti dijadwalkan.

Kenapa 143 Guru Memilih Mundur?

Alasan pengunduran diri ini penting dipahami sebelum menilai program secara keseluruhan, karena polanya berulang di hampir setiap laporan resmi.

Menurut penjelasan Gus Ipul, dua faktor utama mendominasi. Pertama, jarak lokasi penempatan yang terlalu jauh dari domisili guru — sebagian titik SR berada di daerah yang sulit dijangkau transportasi umum sehingga menambah beban waktu dan biaya. Kedua, sejumlah guru sudah lebih dulu mendapat status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di instansi lain atau memperoleh pekerjaan yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi mereka.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menambahkan penekanan yang sama: mayoritas pengunduran diri terjadi karena persoalan domisili, bukan karena masalah gaji atau insentif. Kemendikdasmen secara eksplisit membantah bahwa faktor upah menjadi penyebab utama gelombang mundur ini.

Sebagai konteks, gaji PPPK guru Sekolah Rakyat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024, dengan potensi total penghasilan lebih dari Rp7 juta per bulan tergantung golongan dan masa kerja — sehingga isu kompensasi bukan pemicu utama menurut keterangan resmi pemerintah.

Bagaimana Kondisi 1.326 Guru yang Bertahan?

Guru yang tetap bertahan menghadapi tantangan adaptasi yang tidak ringan. Sistem Sekolah Rakyat menerapkan pola boarding (asrama) bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sehingga guru dituntut beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda dari sekolah reguler.

Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, ikut menyoroti sisi lain dari persoalan ini: ketidakjelasan jaminan kesejahteraan dan minimnya transparansi kebijakan penempatan dari pemerintah pusat. Koordinator Program dan Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ari Hardianto, menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pembekalan guru, terutama karena latar belakang guru yang beragam — termasuk sebagian dari latar pesantren — namun tanpa panduan teknis yang jelas soal perbedaan model pengasuhan di SR.

Meski begitu, Kemensos mengklaim proses belajar-mengajar tetap berjalan karena kekosongan mata pelajaran langsung ditutupi oleh kepala sekolah atau guru lain di lokasi yang sama, sembari menyiapkan sekitar 50.000 guru cadangan sesuai data Kemendikdasmen untuk mengisi posisi yang lowong.

Data Ringkas: Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Tahap Pertama

Apa Dampaknya bagi Operasional Sekolah Rakyat?

Dampak paling langsung dari gelombang mundur ini adalah sejumlah mata pelajaran sempat tidak terisi guru pengampu di beberapa titik, terutama pada minggu-minggu awal tahun ajaran yang dimulai 14 Juli 2025. Namun pemerintah menegaskan sekolah yang terdampak belum sempat beroperasi penuh ketika ketidakhadiran itu terjadi, sehingga dampaknya diklaim minim terhadap siswa yang sudah aktif belajar.

Persoalan ini muncul di tengah kritik yang lebih luas terhadap desain program. JPPI mencatat bahwa hingga Agustus 2025 terdapat sekitar 3,9 juta anak putus sekolah di Indonesia, dengan 76 persen disebabkan faktor ekonomi — sementara kapasitas Sekolah Rakyat saat itu, menurut hitungan JPPI, hanya mampu menjangkau sekitar 0,33 persen dari total anak putus sekolah tersebut. Data ini menjadi salah satu alasan pemerintah menaikkan anggaran program secara signifikan untuk tahun berikutnya.

Bagi pengelola pendidikan yang tengah menyiapkan formasi guru Sekolah Rakyat 2026, kasus gelombang mundur tahap pertama ini menjadi bahan evaluasi penting: penempatan yang tidak mempertimbangkan domisili berisiko tinggi memicu pengunduran diri massal, apa pun besaran gajinya.

Perkembangan Terbaru 2026: Rekrutmen 3.053 Formasi Guru Baru

Sebagai respons atas kebutuhan perluasan program, Kementerian Sosial resmi membuka seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat tahun 2026 mulai 8 Juni 2026, berdasarkan Pengumuman Nomor 1995/1/KP.01.01/06/2026. Total 3.053 formasi dibuka, tersebar di berbagai mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia (162 formasi), Bahasa Inggris (268 formasi), dan Bimbingan Konseling (177 formasi), dengan pendaftaran melalui portal SSCASN hingga 15 Juni 2026.

Proses seleksi tahun ini menekankan penilaian yang lebih luas dari sekadar kemampuan akademik — termasuk kesiapan mental, sosial, dan integritas calon pendidik, sebuah penyesuaian yang tampak merespons langsung persoalan adaptasi lingkungan boarding yang muncul pada tahap pertama.

Rekrutmen ini juga sejalan dengan target pemerintah membangun hingga 200 titik Sekolah Rakyat, dengan masing-masing sekolah ditargetkan menampung sekitar 1.000 murid dalam beberapa tahun ke depan. Guru dan tenaga pendidik yang tertarik dengan jalur formal seperti ini bisa membandingkan modelnya dengan skema pertukaran pendidik lain, misalnya program pertukaran guru Indonesia-Korea lewat IKTE Global, sebagai gambaran variasi jalur karier di sektor pendidikan.

Cara Memahami Status Guru Sekolah Rakyat — Step by Step

1. Cek gelombang seleksi: Sekolah Rakyat merekrut guru secara bertahap (tahap I, II, III pada 2025; formasi baru dibuka lagi 2026), jadi status “lolos” berbeda dari status “aktif mengajar”.
2. Pahami kode kelulusan: Dalam pengumuman resmi Kemensos, kode APS berarti peserta mengajukan pengunduran diri, TMS berarti tidak memenuhi syarat, dan TH berarti tidak hadir saat seleksi.
3. Perhatikan faktor penempatan: Sebelum menerima penugasan, cek jarak lokasi SR dari domisili — ini adalah penyebab dominan pengunduran diri berdasarkan data Kemensos.
4. Pantau kanal resmi: Update status guru dan formasi terbaru selalu dirilis lewat SSCASN BKN dan situs resmi Kemensos, bukan media sosial tidak resmi.
5. Bandingkan dengan kebutuhan sistem pendidikan lebih luas: Pengunduran diri guru SR juga mencerminkan tantangan yang lebih besar, seperti dibahas dalam ulasan soal apakah sistem pendidikan kita sudah usang.

FAQ — Guru Sekolah Rakyat

Disusun oleh Tim Redaksi Pendidikan trecsrealestateschool.com berdasarkan data resmi Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, dan liputan media nasional.