trecsrealestateschool – Sekolah yang menyediakan ruang belajar, tempat tinggal, makanan, seragam, dan kebutuhan pendidikan tanpa biaya mungkin terdengar seperti kesempatan yang sulit ditemukan. Namun, itulah konsep yang dijalankan pemerintah Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

Program pendidikan yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini dirancang khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Tujuannya bukan hanya memastikan anak bisa bersekolah, tetapi juga membantu mereka memperoleh lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik, karakter, dan keterampilan hidup.

Memasuki Oktober 2026, perkembangan Sekolah Rakyat semakin terlihat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa jumlah peserta didik telah mencapai sekitar 44 ribu anak yang tersebar di 182 titik penyelenggaraan.

Angka tersebut disampaikan saat kegiatan pelatihan wali asuh dan wali asrama di Padang, Sumatera Barat, pada 7 Oktober 2026. Program ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Meski terus berkembang, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana cara masuk Sekolah Rakyat. Sebagian mengira pendaftarannya sama seperti sekolah negeri biasa, padahal mekanismenya berbeda.

Ada pula pertanyaan mengenai biaya, persyaratan keluarga, kurikulum, kehidupan asrama, serta apakah anak yang tidak memiliki prestasi akademik tinggi tetap berkesempatan diterima.

Apa Itu Sekolah Rakyat?

Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan formal berbasis asrama yang diselenggarakan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah.

Berbeda dari program bantuan pendidikan yang hanya membiayai perlengkapan atau biaya sekolah, Sekolah Rakyat menggunakan pendekatan yang lebih menyeluruh.

Anak tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga tinggal di lingkungan asrama dengan pendampingan wali asuh, wali asrama, dan tenaga terkait.

Konsep tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2026 tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat.

Regulasi ini menekankan pendidikan formal yang diperkaya pembentukan karakter, kecakapan hidup, penguatan psikososial, serta keterampilan vokasional dan kewirausahaan.

Sekolah Rakyat Merupakan Program Pemerintah Prabowo

Sekolah Rakyat menjadi bagian dari agenda pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi.

Program ini mulai beroperasi secara bertahap pada Juli 2025.

Pada 12 Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota.

Saat peresmian tersebut, jumlah peserta didik dilaporkan mencapai 15.954 anak dari keluarga yang termasuk kelompok desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.

Mengapa Pemerintah Mendirikan Sekolah Rakyat?

Salah satu persoalan pendidikan yang dihadapi keluarga berpenghasilan rendah bukan hanya biaya sekolah.

Ada keluarga yang kesulitan menyediakan transportasi, perlengkapan belajar, makanan bergizi, hingga lingkungan tempat tinggal yang mendukung anak untuk belajar.

Ketika kebutuhan sehari-hari sulit terpenuhi, pendidikan anak berisiko terganggu.

Melalui sistem berasrama, pemerintah berusaha mengurangi sejumlah hambatan tersebut secara bersamaan.

Namun, tujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi merupakan sasaran jangka panjang. Keberhasilannya perlu dinilai melalui kelanjutan pendidikan, kualitas pembelajaran, kesejahteraan anak, dan perkembangan lulusan dalam beberapa tahun mendatang.

Sekolah Rakyat 2026 Sudah Beroperasi di 182 Lokasi

Perkembangan jumlah sekolah dan peserta didik menunjukkan adanya perluasan program sejak pertama kali dilaksanakan.

Pada April 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaporkan hampir 15.000 peserta didik di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi.

Pada Oktober 2026, Menteri Sosial menyampaikan bahwa program telah menjangkau sekitar 44.000 peserta didik di 182 titik.

Perbedaan angka tersebut mencerminkan laporan dari periode yang berbeda, sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai data pada tanggal yang sama.

Peserta didik

44.000

Per 7 Oktober 2026

Titik Sekolah Rakyat

182

Menurut Kemensos

Ada Sekolah Sementara dan Sekolah Permanen

Tidak seluruh Sekolah Rakyat menggunakan jenis bangunan yang sama.

Sebagian lokasi memanfaatkan fasilitas sementara yang disiapkan atau dialihfungsikan untuk mendukung pembelajaran dan kehidupan asrama.

Sementara itu, pemerintah juga membangun kompleks permanen dengan kapasitas dan fasilitas yang direncanakan untuk penggunaan jangka panjang.

Kementerian Sosial menyampaikan bahwa dari 182 titik yang telah beroperasi pada September 2026, sebanyak 24 berada di Jawa Barat.

Perbedaan kondisi fasilitas antarlokasi menjadi salah satu aspek yang masih perlu diperhatikan selama masa pengembangan program.

Contoh Sekolah Rakyat Permanen di Bogor

Salah satu contoh sekolah permanen berada di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan bahwa fasilitas tersebut memiliki kapasitas hingga 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 270 siswa menjadi angkatan pertama, terdiri atas 30 siswa SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di lokasi tersebut dilaksanakan pada 20–21 Agustus 2026.

Kebutuhan utama siswa, termasuk pendidikan, asrama, konsumsi, seragam, dan perlengkapan belajar, ditanggung negara.

Syarat Masuk Sekolah Rakyat 2026

Salah satu hal yang paling penting dipahami orang tua adalah bahwa Sekolah Rakyat memiliki sasaran penerima yang khusus.

Program ini tidak dibuka sebagai sekolah umum untuk seluruh kelompok pendapatan.

Penerima utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang tercatat dalam DTSEN, terutama kelompok desil 1 dan desil 2.

Harus Berasal dari Keluarga Desil 1 atau Desil 2

DTSEN merupakan basis data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah untuk membantu mengidentifikasi kondisi kesejahteraan keluarga.

Desil 1 merujuk pada kelompok 10 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah dalam pemeringkatan data tersebut.

Desil 2 merupakan kelompok berikutnya, yaitu sekitar 10 persen rumah tangga pada urutan kesejahteraan 11–20 persen.

Namun, status desil tidak ditentukan hanya dari pengakuan keluarga atau jumlah penghasilan yang disebutkan saat pendaftaran.

Petugas perlu melakukan pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan kondisi calon peserta didik sesuai dengan kriteria program.

Pada Oktober 2026, Menteri Sosial menegaskan bahwa seleksi tidak dilakukan melalui sistem titipan atau rekomendasi pribadi yang mengabaikan persyaratan.

Persyaratan Usia untuk SD, SMP, dan SMA

Pedoman penempatan murid yang diterbitkan Kemendikdasmen pada 2026 mencantumkan rentang usia dan persyaratan berdasarkan jenjang pendidikan.

Selain usia dan status keluarga, calon peserta didik perlu menyiapkan ijazah terakhir dan/atau rapor yang dimiliki.

Persyaratan ini menjadi acuan dalam proses penempatan murid. Pemeriksaan tetap dilakukan oleh penyelenggara sesuai kondisi dan kebutuhan calon peserta didik.

Apakah Harus Berprestasi atau Lulus Tes Akademik?

Sekolah Rakyat bukan program yang semata-mata memilih siswa berdasarkan nilai tertinggi.

Sasaran utamanya adalah memastikan anak dari keluarga yang memenuhi kriteria sosial ekonomi mendapatkan akses pendidikan.

Dalam pedoman penyelenggaraan, asesmen diagnostik dilakukan untuk memahami kemampuan akademik, kondisi psikososial, gaya belajar, dan kebutuhan pendampingan siswa.

Artinya, asesmen tersebut berfungsi sebagai dasar pemetaan kebutuhan belajar dan penempatan, bukan otomatis menjadi ujian kompetisi seperti seleksi sekolah unggulan.

Hal ini penting karena calon siswa dapat berasal dari latar belakang pendidikan yang sangat berbeda.

Cara Daftar Sekolah Rakyat 2026, Apakah Bisa Secara Online?

Pertanyaan mengenai cara daftar Sekolah Rakyat sering muncul karena masyarakat terbiasa dengan sistem penerimaan murid baru yang menyediakan formulir daring.

Namun, mekanisme Sekolah Rakyat berbeda.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025, penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui penjangkauan oleh kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan calon siswa benar-benar sesuai sasaran.

Hasil penjangkauan tersebut ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai ketentuan.

Calon Siswa Dijangkau oleh Petugas Sosial

Kementerian Sosial menjelaskan bahwa seleksi siswa dilakukan melalui mekanisme penjangkauan keluarga, bukan pendaftaran langsung oleh masyarakat seperti penerimaan siswa sekolah umum.

Pendamping sosial bersama pemerintah daerah mengidentifikasi calon peserta didik berdasarkan data kesejahteraan.

Setelah itu, dilakukan pengecekan untuk memastikan kondisi keluarga dan kesesuaian dengan persyaratan.

Mekanisme ini bertujuan mengurangi risiko program diterima oleh keluarga yang tidak termasuk kelompok sasaran.

Bagaimana Jika Anak Belum Didatangi Petugas?

Orang tua yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum mendapatkan informasi penjangkauan dapat meminta penjelasan kepada dinas sosial kabupaten atau kota setempat.

Masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan pendamping sosial atau perangkat desa dan kelurahan mengenai status data sosial ekonomi keluarga.

Langkah tersebut bukan jaminan langsung diterima, tetapi dapat membantu keluarga memahami apakah datanya sudah tercatat dan bagaimana mekanisme penjangkauan berjalan di daerah masing-masing.

Orang tua sebaiknya berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jaminan masuk Sekolah Rakyat dengan meminta sejumlah uang.

Karena seluruh biaya program ditanggung pemerintah dan seleksi dilakukan berdasarkan kriteria, klaim penerimaan melalui jalur berbayar perlu diwaspadai.

Apakah Sekolah Rakyat Benar-Benar Gratis?

Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendidikan berasrama dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Konsep ini mencakup lebih dari pembebasan uang sekolah.

Siswa juga memperoleh dukungan kebutuhan dasar selama mengikuti pendidikan dan tinggal di lingkungan asrama.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2026 menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Biaya Pendidikan dan Perlengkapan Belajar

Siswa tidak dikenai biaya pendidikan sebagaimana yang ditanggung negara dalam penyelenggaraan program.

Kebutuhan seperti seragam dan perlengkapan belajar juga menjadi bagian dari fasilitas yang disediakan.

Pemerintah daerah Kabupaten Bogor, misalnya, menyatakan bahwa siswa Sekolah Rakyat Permanen Jasinga mendapatkan pendidikan, asrama, konsumsi, seragam, dan perlengkapan belajar tanpa biaya.

Dengan pendekatan tersebut, orang tua tidak perlu menyediakan seluruh kebutuhan yang biasanya menjadi pengeluaran tambahan selama anak bersekolah.

Asrama dan Kebutuhan Sehari-hari

Karena menggunakan sistem berasrama, siswa tinggal di lingkungan sekolah selama periode pendidikan sesuai aturan penyelenggaraan.

Kehidupan asrama didampingi wali asuh dan wali asrama yang bertugas membantu kebutuhan pengasuhan dan pembinaan.

Fasilitas tersebut diharapkan memberikan lingkungan belajar yang lebih stabil bagi anak-anak yang sebelumnya menghadapi keterbatasan tempat tinggal atau kondisi sosial ekonomi.

Namun, penyediaan fasilitas perlu diikuti pengawasan yang baik agar kebutuhan fisik dan emosional siswa terpenuhi.

Kurikulum Sekolah Rakyat 2026: Akademik, Karakter, dan Keterampilan Hidup

Sekolah Rakyat bukan hanya tempat tinggal dan belajar mata pelajaran sekolah.

Pemerintah merancang kurikulum yang menggabungkan pendidikan akademik dengan pembinaan karakter, kemampuan sosial, literasi digital, dan kecakapan hidup.

Dasar pengaturannya tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2026.

Kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan, kemudian diperkaya dengan program persiapan, akademik, dan asrama.

Program Persiapan Membantu Siswa Beradaptasi

Tidak semua siswa memiliki pengalaman pendidikan yang sama sebelum masuk Sekolah Rakyat.

Sebagian mungkin pernah mengalami putus sekolah, keterlambatan belajar, atau kesulitan mengikuti pembelajaran secara teratur.

Karena itu, program persiapan dirancang untuk membantu siswa menyesuaikan diri secara fisik, mental, sosial, spiritual, dan akademik.

Asesmen diagnostik menjadi salah satu alat untuk mengetahui kebutuhan belajar setiap anak.

Pendekatan ini penting agar siswa tidak langsung dituntut mengikuti ritme pembelajaran yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi awalnya.

Pembelajaran Akademik Tetap Mengacu Standar Nasional

Sebagai satuan pendidikan formal, Sekolah Rakyat tetap menjalankan pembelajaran yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Siswa mempelajari kompetensi akademik sesuai jenjangnya, dengan dukungan metode pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

Tujuannya agar peserta didik tidak hanya memperoleh tempat tinggal dan pengasuhan, tetapi juga kemampuan akademik yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan.

Literasi Digital, Bahasa, dan Kewirausahaan

Pengayaan kurikulum juga diarahkan pada penguasaan bahasa, literasi digital, kecakapan hidup, keterampilan vokasional, dan kewirausahaan.

Kompetensi tersebut dapat membantu siswa mengenal berbagai pilihan masa depan, baik melanjutkan pendidikan maupun mengembangkan keterampilan praktis.

Namun, hasil pembelajaran tidak dapat dinilai hanya dari banyaknya mata kegiatan yang disediakan.

Kualitas guru, fasilitas, pendampingan, serta kesempatan praktik akan sangat menentukan kemampuan yang benar-benar dikuasai siswa.

Kehidupan Asrama Sekolah Rakyat dan Perlindungan Anak

Sistem berasrama menjadi salah satu ciri utama Sekolah Rakyat.

Dalam kehidupan sehari-hari, siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru, tetapi juga dengan wali asuh, wali asrama, dan sesama penghuni.

Pengalaman tersebut dapat membantu anak membangun kemandirian dan keterampilan sosial.

Namun, sistem asrama juga membawa tanggung jawab besar bagi penyelenggara karena anak berada jauh dari pengawasan langsung orang tua dalam sebagian besar kegiatan hariannya.

Peran Wali Asuh dan Wali Asrama

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2026 mengatur pendampingan asrama melalui wali asuh, wali asrama, dan/atau pekerja sosial.

Mereka berperan dalam pembinaan karakter, pengasuhan, penguatan nilai keagamaan, serta pelatihan kecakapan hidup.

Pengasuhan juga harus memperhatikan kasih sayang, keselamatan, kesejahteraan, dan hak anak.

Karena itu, wali asrama bukan hanya petugas yang menjaga ketertiban, tetapi juga bagian dari sistem pendampingan perkembangan peserta didik.

Perlindungan dari Kekerasan Menjadi Kewajiban

Kurikulum Sekolah Rakyat secara eksplisit menempatkan perlindungan anak sebagai salah satu prinsip penting.

Hak anak untuk tumbuh berkembang, terlindungi dari kekerasan, dan berpartisipasi dalam hal yang memengaruhi kehidupannya harus diperhatikan.

Hal ini relevan karena lingkungan asrama memerlukan mekanisme pengawasan dan pengaduan yang dapat diakses siswa.

Kedisiplinan dalam pendidikan tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan kekerasan fisik maupun psikologis.

Keberhasilan Sekolah Rakyat perlu diukur juga dari seberapa aman dan mendukung lingkungan yang dirasakan anak.

Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Terus Berjalan

Selain memperluas jumlah siswa, pemerintah juga membangun fasilitas permanen untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat dalam jangka panjang.

Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu instansi yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur sekolah.

Pada Mei 2026, kementerian tersebut melaporkan pembangunan tahap kedua berlangsung di 93 lokasi yang tersebar pada 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota.

Saat itu, progres fisik rata-rata mencapai sekitar 57 persen per 19 Mei 2026, dengan target penyelesaian pada Juni 2026 untuk mendukung tahun ajaran 2026/2027.

Angka tersebut merupakan laporan perkembangan proyek pada Mei, bukan status penyelesaian seluruh bangunan pada Oktober.

Pembangunan Menghadapi Berbagai Kendala

Pembangunan sekolah permanen membutuhkan kesiapan lahan, akses jalan, material konstruksi, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kementerian PU mencatat sejumlah kendala pada tahap pembangunan, termasuk persoalan dokumen lahan, keterbatasan material, dan akses menuju lokasi.

Kendala tersebut perlu diselesaikan agar bangunan dapat digunakan secara aman dan sesuai fungsi.

Namun, kesiapan fisik bukan satu-satunya persyaratan operasional. Sekolah juga membutuhkan guru, wali asrama, tenaga pendukung, perlengkapan belajar, dan sistem pengasuhan.

Kapasitas Sekolah Permanen Lebih Besar

Sejumlah sekolah permanen dirancang menampung ratusan hingga sekitar seribu siswa.

Contohnya adalah Sekolah Rakyat Permanen Jasinga di Kabupaten Bogor yang memiliki kapasitas hingga 1.000 peserta didik.

Kapasitas tersebut tidak berarti seluruh tempat langsung terisi pada tahun pertama.

Penerimaan siswa tetap mempertimbangkan hasil penjangkauan, kesiapan fasilitas, kebutuhan jenjang pendidikan, serta jumlah tenaga pendidik dan pengasuh.

Tantangan Sekolah Rakyat dalam Memutus Rantai Kemiskinan

Sekolah Rakyat memiliki tujuan sosial yang luas, tetapi pelaksanaannya juga menghadapi tantangan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa siswa memperoleh pendidikan bermutu, bukan hanya fasilitas fisik yang memadai.

Kualitas guru, kesinambungan kurikulum, kondisi kesehatan, keamanan asrama, dan keterlibatan keluarga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Menjaga Hubungan Anak dengan Keluarga

Sistem berasrama memberikan lingkungan belajar yang terstruktur, tetapi sebagian anak mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan jauh dari rumah.

Karena itu, komunikasi antara sekolah dan keluarga tetap penting.

Pendampingan psikososial perlu membantu siswa menghadapi kerinduan terhadap keluarga, perubahan kebiasaan, serta tantangan dalam berinteraksi dengan teman baru.

Pendekatan yang memperhatikan kebutuhan setiap anak akan lebih mendukung proses belajar daripada sekadar menerapkan aturan yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi.

Mengukur Keberhasilan dari Masa Depan Lulusan

Jumlah sekolah dan peserta didik merupakan indikator penting dalam tahap perluasan program.

Namun, dampak jangka panjang Sekolah Rakyat perlu dilihat dari perkembangan kemampuan akademik, tingkat kelulusan, kelanjutan pendidikan, serta peluang hidup para lulusan.

Jika tujuan utamanya adalah membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi, evaluasi juga perlu memperhatikan bagaimana pendidikan memengaruhi kesempatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Karena program baru berjalan sejak 2025, belum cukup waktu untuk menarik kesimpulan pasti mengenai keberhasilannya dalam memutus kemiskinan antargenerasi.

Harapan Baru Pendidikan Gratis bagi Anak dari Keluarga Kurang Mampu

Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang menghadapi hambatan ekonomi.

Perkembangannya cukup besar dalam waktu relatif singkat. Dari program yang mulai berjalan pada Juli 2025, Sekolah Rakyat telah menjangkau sekitar 44 ribu siswa di 182 titik pada Oktober 2026 menurut Kementerian Sosial.

Fasilitas pendidikan gratis, asrama, konsumsi, perlengkapan belajar, serta penguatan karakter menjadi ciri utama program tersebut.

Namun, ada hal penting yang harus dipahami keluarga: penerimaan siswa dilakukan melalui penjangkauan dan verifikasi data sosial ekonomi, bukan pendaftaran terbuka seperti sekolah umum.

Calon peserta didik diprioritaskan dari keluarga desil 1 dan desil 2 dalam DTSEN, dengan persyaratan usia dan pendidikan sesuai jenjang.

Bagi orang tua yang merasa memenuhi kriteria, mencari informasi melalui dinas sosial dan pendamping sosial setempat merupakan langkah yang lebih tepat daripada mempercayai tawaran jalur masuk berbayar.

Pada akhirnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya akan ditentukan oleh jumlah gedung yang dibangun. Yang jauh lebih penting adalah apakah anak-anak yang belajar di dalamnya memperoleh pendidikan yang aman, berkualitas, dan membuka kesempatan hidup yang lebih baik.

Referensi

ANTARA News, 7 Oktober 2026. Mensos: 44 Ribu Anak Jadi Siswa Sekolah Rakyat. Baca laporan ANTARA

ANTARA News, Oktober 2026. Kemensos Tegaskan Seleksi Siswa Sekolah Rakyat Tanpa Titipan. Baca ketentuan seleksi

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 8 Mei 2026. Sekolah Rakyat Hadir Memutus Rantai Kemiskinan melalui Pendidikan. Baca sumber Kemendikdasmen

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026. Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Lihat pedoman resmi

Sekretariat Negara, 12 Januari 2026. Mensesneg: Sekolah Rakyat Strategi Pemerintah Putus Mata Rantai Kemiskinan. Baca laporan Sekretariat Negara

Kementerian Pekerjaan Umum, 20 Mei 2026. Kementerian PU Kebut Pembangunan 93 Sekolah Rakyat Tahap II. Baca perkembangan pembangunan

Pemerintah Kabupaten Bogor, 21 Agustus 2026. Pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Bogor di Jasinga. Baca informasi Sekolah Rakyat Jasinga

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2026. Kurikulum pada Sekolah Rakyat. Baca teks peraturan

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Baca dasar hukum penyelenggaraan